proposal skripsiku (full edit penulisan,bukan substansi,hehe)
USULAN PENELITIAN HUKUM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MENJALANKAN PROFESI KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Disusun Oleh:
HERMANSYAH
E1104147
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
A. JUDUL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MENJALANKAN PROFESI KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
B. RUANG LINGKUP
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
C. LATAR BELAKANG
Dalam Pasal 1 Undang-undang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Sehat bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya akan menjadi tidak berarti. Kata tersebut menggambarkan bahwa sehat adalah sebuah hal yang sangat utama bagi manusia, sehingga sudah sewajarnya jika kemudian setiap orang berhak untuk sehat dalam hidupnya. Sehat tidak dapat hanya dilihat dari aspek fisik saja, tetapi juga mencakup fisik, mental, dan sosialnya.
Hak untuk sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sudah seharusnya jika ada pelarangan terhadap siapa saja yang dengan sengaja akan mengganggu kesehatan orang lain. Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya sebagaimana disebutkan pada pasal 25 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara mengakui hak setiap orang untuk memperoleh standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
Untuk dapat memelihara kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai sarana, keberadaan sarana-sarana tersebut tidak dapat ditinggalkan. Sarana tersebut anatara lain adalah: 1) Institusi pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan poliklinik, rumah bersalin, praktik dokter, praktik bidan atau perawat, dan lainnya. 2) Sumber daya manusia kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, dan lain sebagainya. 3) Sistem manajemen pelayanan kesehatan. 4) Ekonomi kesehatan. 5) Teknologi kesehatan. 6) Kebijakan atau politik kesehatan. Dari hal tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa sehat atau kesehatan dan usaha untuk mencapai sehat memerlukan pengetahuan dan sarana, keberadaan unsur-unsur dan sarana penunjang tersebut tidak dapat diabaikan. Meskipun secara bertahap, keberadaan seluruh sarana dan pengetahuan kesehatan harus diwujudkan dengan memperhatikan kebijakan secara menyeluruh dari bernagai aspek kebutuhan manusia.
Salah satu sarana tersebut adalah Dokter, dapat dikatakan bahwa dokter adalah “Leader” dalam pelayanan kesehatan. Meskipun demikian keberadaan tenaga kesehatan yang lain tetap memiliki kekhususan yang tidak dapat digantikan. Dan dalam memberikan pelayanan kesehatan semua perilaku dokter disoroti oleh Hukum Kedokteran, sehingga dokter adalah obyek kajian hukum, maksudnya adalah aturan apa saja yang mengikat perilaku dokter, aturan mana dapat dilihat dari berbagai aspek hukum. Dan apabila dilihat daalam kajian hukum normatif, maka dapat dikatakan seluruh peraturan tertulis yang mengikat perilaku dokter dalam rangka menjalankan profesinya dapat dimasukkan sebagai hukum kedokteran.
Kajian hukum kedokteran dari kaca mata hukum normatif tersebut mengandung arti bahwa hukum kedokteran dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu: 1) Aspek administrasi hukum kedokteran, 2) aspek perdata hukum kedokteran, dan 3) aspek pidana hukum kedokteran. Ketiga aspek tersebutlah yang mengikat perilaku dokter dalam menjalankan profesinya. Dokter harus melengkapi perilakunya sesuai dengan tata aturan tersebut agar tidak dikatakan melakukan “malpraktik” aspek hukum.
Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum kedokteran adalah hukum administrasi, merupakan cabang dari Hukum Administrasi Negara. Sehingga, seperti yang dimaksudkan dalam hukum administrasi Negara maka adanya hukum kedokteran ditujukan agar tercipta keteraturan perilaku dokter dalam berhubungan dengan komunitas lainnya (pasien, perawat, rumah sakit,dan lain-lain), sehingga selanjutnya akan tercipta keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan tersebut.
Dokter dalam menjalankan profesinya harus didasarkan pada Undang-undang Praktik Kedokteran ( UU Pradok). Hal tersebut dikarenakan hubungan yang terbentuk antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain, atau hubungan antara pasien dengan rumah sakit, maka posisi pasien selalu ada dalam posisi yang lebih lemah.
Posisi pasien ada dalam keadaan membutuhkan pertolongan, sementara posisi tenaga kesehatan adalah pihak yang menolong. Jadi, posisi pasien dengan tenaga kesehatan lebih kuat pada posisi tenaga kesehatan. Posisi pasien dengan tenaga kesehatan ynag tidak seimbang seperti itu membuat pasien mudah untuk mendapat perlakuan tidak adil. Sehingga tepatlah jika di dalam UU Pradok ini, posisi pasien perlu mendapat pengawalan, agar tidak mengalami kerugian atau dengan kata lain, pasien perlu mendapat keadilan atau perlindungan.
Begitu juga dengan tenaga kesehatan, posisi tenaga kesehatan dengan keberadaan UU Pradok dalam hal ini adalah mendapatkan kepastian hukum, sehingga pasien tidak dapat semena-mena melakukan tuduhan kepada dokter atau tenaga kesehatan lain jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.
Dewasa ini praktek kedokteran kembali menjadi sasaran kritikan dari pelbagai kalangan masyarakat. Secara humanistik, dokter sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kelalaian dan kealpaan. Kelalaian yang terjadi pada saat melakukan tugas profesinya inilah yang dapat mengakibatkan malpraktik medis. Sementara dalam masyarakat terdapat pula orang yang beritikad kurang baik, yang sengaja menarik dokter untuk berpekara. Malpraktik dalam praktiknya terkadang dikaburkan dengan apa yang disebut dengan resiko medik. Sehingga tidak jarang seorang dokter yang telah bekerja dengan sangat profesional yaitu telah sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan medis, serta Standar Operating Procedure ( SOP) masih dituntut dengan tuduhan telah melakukan malpraktik.
Sehingga jelaslah disini bahwa semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, bahwa hukum tidak memihak salah satu pihak yang dalam hal ini adalah dokter dan atau pasien. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal tersebut mengandung maksud bahwa semua warga Negara berhak atas perlindungan hukum atas diri, pribadi, jiwa, kehormatan, dan harta bendanya.
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MENJALANKAN PROFESI KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.”
D. PERUMUSAN MASALAH
Setiap penelitian ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari suatu masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan dan pencapaian sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan agar suatu masalah dapat terpecahkan secara sistematik sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
Apakah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap Dokter dalam menjalankan profesi kedokteran?
E. TUJUAN PENELITIAN
Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat, sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
Untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap Dokter dalam menjalankan profesi kedokteran.
2. Tujuan Subyektif
a. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian hukum pada khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara.
b. Memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
F. MANFAAT PENELITIAN
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi dibidang karya ilmiah, serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
a. Memberi jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu apakah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap Dokter dalam menjalankan profesi kedokteran.
b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
G. TINJAUAN PUSTAKA
1. Kerangka Teori
a. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum
1) Pengertian Perlindungan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1998 yang dimaksud dengan perlindungan adalah hal ( perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.
2) Pengertian Hukum
Defini hukum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1998 adalah:
- peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkanoleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
- Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- Patokan ( kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa ( alam dan sebagainya) yang tertentu.
- Keputusan ( pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim ( di pengadilan).
Dari definisi tersebut dapat ditarik satu pengertian yaitu:
- Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas adalah definisi hukum dalam arti normatif atau hukum positif.
- Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat adalah definisi hukum dalam arti hukum adat.
- Patokan ( kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa ( alam dan sebagainya) yang tertentu adalah definisi hukum dalam arti hukum alam.
- Dan yang terakhir adalah Keputusan ( pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim ( di pengadilan) adalah pengertian hukum dalam arti petugas atau aparat penegak hukum.
Apabila ditarik satu kesimpulan, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum disini adalah suatu hal atau perbuatan yang dilakukan untuk memperlindungi ( dalam hal ini Dokter) dalam aspek atau hal kepastian hukum ( hukum positif).
b. Tinjauan umum tentang Dokter
1) Pengertian Dokter
Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sehingga dokter harus memiliki sertifikat atau ijasah dari istitusi pendidikan kedokteran dan ada bukti pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia. Jika legalitas dokter sudah dipenuhi kemudian dokter memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin praktik, maka dokter tersebut sudah siap untuk menerapkan ilmunya kepada masyarakat.
2) Pengertian Pasien
Tanpa pasien dokter tidak dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya, begitupula dengan pasien yang tidak dapat sembuh tanpa bantuan seorang dokter. Dengan begitu akan tercipta hubungan dokter-pasien.
Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
Pelayanan yang diperoleh secara langsung berarti pasien datang secara langsung ke tempat praktik dokter dan mendapatkan langsung saran atau tindakan yang diperlukan. Pelayanan yang tidak langsung dapat saja dilakukan oleh pasien melalui telepon atau cara lainnya sebatas permasalahan pasien itu dapat dimengerti oleh dokter yang bersangkutan.
3) Pengertian Konsil Kedokteran Indonesia
Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, yang bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
4) Pengertian Organisasi Profesi
Adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi.
5) Pengertian Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
c) Tinjauan umum tentang Profesi Kedokteran
1) Pengertian Praktik Kedokteran
Adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2) Pengertian Profesi Kedokteran
Adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kempetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
3) Pengertian Pelayanan Kesehatan
Adalah upaya untuk memelihara kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan berbagai sarana yaitu istitusi pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sistem manajemen pelayanan kesehatan, ekonomi kesehatan, teknologi kesehatan, dan kebijakan atau politik kesehatan.
4) Pengertian Kontrak Terapetik
Kontrak Terapetik merupakan hubungan dokter pasien untuk memperoleh sehat. Hubungan dokter pasien dalam pelayanan kesehatan ini juga diberi nama transaksi terapetik. Kedua istilah tersebut sering dipakai untuk mengatakan adanya hubungan dokter pasien dalam pelayanan kesehatan.
Sebenarnya istilah apapun yang digunakan dalam hubungan dokter pasien itu, yang terpenting adalah bahwa dalam hubungan dokter pasien, maka dokter tidak mungkin dapat memberikan kepastian akan tercapainya kesembuhan. Hasil akhir dari kontrak terapetik bukan sesuatu hal yang dapat dipastikan. Yang dapat dilakukan dokter adalah berbuat dengan hati-hati, dan bekerja dengan sebaik-baiknya, bersikap jujur dan tidak menipu atau memanfaatkan pasien sebagai ladang penghasilannya, adil artinya memberi peran penuh pada pasien untuk menentukan sendiri atau alternatif yang dianggap baik, menolong tanpa pamrih. Dalam kontrak terapetik akan muncul hak dan kewajiban pasien maupun dokter.
5) Pengertian Informed Consent
Informed Consent dalam profesi kedokteran ( juga tenaga kesehatan lainnya) adalah pernyataan setuju ( consent) atau ijin dari pasien yang diberikan dengan bebas, rasional, tanpa paksaan ( voluntary) tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi cukup tentang tindakan kedokteran yang dimaksud.
6. Pengertian SOP ( Standart Operasional Procedure)
Adalah segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan pelayanan kesehatan, dan harus dilaksanakan oleh dokter dalam menangani pasien. Atau dengan kata lain yaitu tindakan medik yang dilakukan berdasar kaidah ilmu yang benar dan dilandasi untuk menolong pasien terbebas dari penyakitnya.
7) Pengertian Malpraktik
Mal artinya buruk, malpraktik berarti praktik yang buruk. Dokter malpraktik berarti dokter yang melakukan praktik yang buruk. Tidak selalu malpraktik dokter diketahui oleh pasiennya. Hal ini dapat terjadi karena pasien memang tidak mengerti mengenai ilmu kesehatan, sehingga apa yang terjadi dianggapnya sebagai kejadian atau resiko dari penyakitnya.
d) Tinjauan umum tentang Undang Undang Praktik Kedokteran
Undang- Undang Praktik Kedokteran diundangkan pada tanggal 6 bulan Oktober tahun 2004. Undang- Undang Praktik Kedokteran dibuat untuk memenuhi rasa keadilan dari seluruh pihak yang terkait dengan pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
Undang- Undang Praktik Kedokteran terdiri atas 12 Bab dan 88 Pasal. Masing- masing bab tersebut adalah:
1. Bab I Ketentuan Umum ( Pasal 1)
2. Bab II Asas Dan Tujuan ( Pasal 2 dan 3)
3. Bab III KKI atau Konsil Kedokteran Indonesia ( Pasal 4 s/d 25)
4. Bab IV Standart Pendidikan Profesi Kedokteran atau Kedokteran Gigi ( Pasal 26)
5. Bab V Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran atau Kedokteran Gigi ( Pasal 27 dan 28)
6. Bab VI Registrasi ( Pasal 29 s/d 35)
7. Bab VII Penyelengaraan Praktik Kedokteran ( Pasal 36 s/d 54)
8. Bab VIII Disiplin Dokter atau Dokter Gigi ( Pasal 55 s/d 70)
9. Bab IX Pembinaan Pengawasan ( Pasal 71 s/d 74)
10. Bab X Ketentuan Pidana ( Pasal 75 s/d 80)
11. Bab XI Ketentuan Peralihan ( Pasal 81 s/d 84)
12. Bab XII Ketentuan Penutup ( Pasal 85 s/d 88)
Hukum Kedokteran adalah Hukum Administrasi, artinya bahwa hukum kedokteran sebagian besar berisi tata aturan hokum yang bersifat umum yaitu hukum administrasi. Hanya saja tidak dapat ditinggalkan bahwa di dalam hukum kedokteran tersebut tetap ada aspek perdata dan pidananya.
Apabila diperhatikan dari pasal ke pasal maka akan dapat kita analisis apakah pasal tersebut adalah pasal yang bersifat admistratif, perdata, atau pidana. Dari 88 pasal yang terdapat dalam Undang- Undang Praktik Kedokteran, maka tersusun atas 87,5 persen aspek administrative, 5,7 persen aspek perdata, dan 6,8 persen aspek pidana administratif.
Aspek Jumlah pasal Pasal Prosentase
Pidana 6 75 s/d 80 6,8
Perdata 5 39, 50, 51, 52, 53 5,7
Administrasi 77 selainnya 87,5
Jumlah 88 100
HAM Sehat dalam Unadng- Undang Praktik Kedokteran
Pertimbangan Hak Asasi Manusia dalam Undang- Undang Praktik Kedokteran tampak dalam batang tubuh dari Undang- Undang Praktik Kedokteran. Dalam bagian menimbang point b disebutkan: “Bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.”
Ketentuan Umum
Dalam Bab I. Ketentuan Umum, hanya ada satu pasal yang menerangkan definisi dari beberapa istilah yang harus dimengerti secara sama oleh setiap warga Negara. Dalam Pasal 1 ini disebutkan beberapa definisi yang harus dimengerti, seperti pasien, profesi kedokteran, dokter, dan lain- lainnya.
Asas dan Tujuan Undang- Undang Praktik Kedokteran
Undang- Undang Praktik Kedokteran ini dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada :
- Nilai ilmiah,
- Manfaat,
- Keadilan,
- Keseimbangan,
- Serta Perlindungan dan Keselamatan Pasien.
Dalam Pasal 2 Undang- Undang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan:
- Nilai Ilmiah adalah bahwa praktik kedokteran harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi.
- Manfaat adalah bahwa penyelengaraan praktik kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu.
- Kemanusiaan adalah dalam penyelenggaraan praktik kedokteran memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status social, dan ras.
- Keseimbangan adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat.
- Perlindungan dan Keselamatan Pasien adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.
Dalam Pasal 3 Undang- Undang Praktik Kedokteran disebutkan tujuan dari adanya Undang- Undang ini adalah:
1. Memberikan perlindungan kepada pasien.
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
2. Kerangka Pemikiran
Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini, maka diperlukan suatu alur pemikiran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
H. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, serta mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2006: 43)
Metode dalam penulisan ini dapat diperinci sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum hukum doktrinal/normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma (hukum positif dalam sistem perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Asas Keadilan).
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat perskriptif yaitu dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban yang diharapkan dalam penelitian yang bersifat preskriptif adalah right, appropriate, inappropriate atau wrong. Dapat dikatakan hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai (Peter Mahmud, 2005 : 35).
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud,2005 : 97).
4. Jenis Data
Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa jenis data sekunder. Data sekunder yaitu informasi hasil menelaah dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.
5. Sumber Data
Sumber data sekunder adalah data yang tidak secara langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber terdiri dari:
a. Bahan hukum primer yang berupa :
Undang- undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
b. Bahan hukum sekunder yang berupa keterangan/ informasi, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier atau bahan non hukum, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bahan media dari internet, kamus dan sebagainya (Peter Mahmud, 2005: 142-163).
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen atau kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan berupa peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, internet atau literatur, dan bahan-bahan lainnya.
7. Teknik Analisis Data
Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, dengan mendeduksi yang berarti menarik kesimpulan atau menderivasi. Maka digunakanlah silogisme deduktif dengan metode interpretasi atau penafsiran. Dan interpretasi yang digunakan adalah Interpretasi bahasa (gramatikal), yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang, maka ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari (Peter Mahmud,2005 : 57).
Sebagai premis mayor:
Digunakan peraturan Perundang-Undangan yaitu : Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Untuk premis minor :
Pemenuhan perlindungan hukum terhadap Dokter dalam menjalankan profesi kedokteran.
Dengan silogisme maka diperoleh jawaban masalah atau kesimpulan mengenai ada tidaknya perlindungan hukum terhadap Dokter dalam menjalankan profesi kedokteran.
I. SISTEMATIKA PENULISAN
Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
B. Perumusan masalah
C. Tujuan penelitian
D. Manfaat penelitian
E. Metode penelitian
F. Sistematika penulisan hukum
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1. Kerangka Pemikiran
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum
1. Pengertian Perlindungan
2. Pengertian Hukum
B. Tinjauan Umum tentang Dokter
1. Pengertian Dokter
2. Pengertian Pasien
3. Pengertian Konsil Kedokteran Indonesia
4. Pengertian Organisasi Profesi
C. Tinjauan Umum tentang Profesi Kedokteran
1. Pengertian Praktik Kedokteran
2. Pengertian Profesi kedokteran
3. Pengertian Pelayanan Kesehatan
4. Pengertian Kontrak Terapetik
5. Pengertian Informed Consent
6. Pengertian SOP (Standart Operasional Prosedur)
7. Pengertian Malpraktik
D. Tinjauan Umum tentang Undang- Undang Praktik Kedokteran
2. Kerangka Teori
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dijelaskan dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MENJALANKAN PROFESI KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (cetakan 8). Jakarta: Balai Pustaka.
Dr. Hari Wujoso, MM., SpF. 2009. Kontrak Terapetik. Surakarta: UNS Press.
Anton M. Moeliono. Dkk. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
H.B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Hukum Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
Undang- undang
Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang- Undang Hak Asasi Manusia
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tidak ada komentar:
Poskan Komentar